Tren IDN, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas praktik mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat luas.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan di Institut Pertanian Bogor, Sabtu 6 September 2025.
Amran menegaskan mafia pangan tidak boleh dibiarkan menguasai ekosistem agribisnis, khususnya di sektor perberasan.
Dari hasil investigasi yang dipimpinnya, ditemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar, dan kasus ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah,” ungkap Mentan Andi dalam acara Dies Natalis ke-85 Fakultas Pertanian IPB, Sabtu (6/9/2025).
Selain beras, Mentan juga menyoroti permasalahan serius lain yang menghantam petani, mulai dari pupuk palsu hingga tata kelola pupuk bersubsidi.
Ia mencontohkan kasus pupuk yang tidak memiliki unsur hara, sehingga membuat banyak petani gagal panen dan mengalami kerugian hingga Rp3,2 triliun.
“Bayangkan, petani yang hanya bermodal pinjaman KUR harus menanggung kerugian besar karena pupuk yang digunakan tidak berkualitas. Ini sangat menyakitkan,” ungkapnya.
Menurut Amran, kompleksitas persoalan pangan tidak bisa ditangani pemerintah seorang diri.
Dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah mendasar seperti mafia pangan, pupuk, hingga tata kelola agribisnis nasional.
“Kalau kita bersama, saya yakin kita bisa membereskan masalah mafia pangan dan berbagai isu pertanian lainnya. Ini perjuangan kita semua,” tandasnya.***
