Tren IDN, Bekasi – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno, menggelar Reses kedua tahun 2025 di Kantor Kecamatan Cikarang Timur, Sabtu (6/9/2025).
Reses kedua ini ditujukan untuk masyarakat Dapil 7 agar menyampaikan aspirasi maupun usulan kepada anggota legislatif ini.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihan saya, mendengarkan keluhan serta harapan masyarakat terkait berbagai isu, termasuk masukan penting seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Nyumarno, Sabtu (6/9/2025).
Nyumarno sendiri merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan yang sudah 11 tahun berpolitik di Kabupaten Bekasi.
Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Tak hanya itu, pada Pileg 2024 kemarin, Nyumarno berhasil mendapat suara terbanyak di Kabupaten Bekasi pada pesta demokrasi pileg.
Dalam Reses kedua ini, Nyumarno menyampaikan keluhan masyarakat terkait PPDB online yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama terkait aturan zonasi yang berubah-ubah setiap tahunnya.
“Kadang jalur zonasi di awal, kadang jalur zonasi diatur diakhir, itu tadi salah satu Ketua RT keluhkan dan sampaikan saat Reses,” tuturnya.
Selain itu, sambung Nyumarno, Infrastruktur menjadi prioritas utama, termasuk jalan lingkungan, drainase, sarana olahraga, dan penerangan jalan umum juga banyak menjadi hal yang disampaikan peserta saat Reses tadi.
Isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian, dengan munculnya usulan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
“Salah satu usulan menarik adalah pembentukan incenator di setiap RW untuk mengatasi masalah sampah, tadi juga tersampaikan usulan tersebut dari pengurus lingkungan di wilayah Cikarang Selatan,” bebernya.
Nyumarno menjelaskan, APBD Kabupaten Bekasi saat ini sedang tidak baik. Pasalnya, beban kewajiban atas konsekuensi gaji dan tunjangan P3K yang kemarin dilantik tergolong banyak.
Belanja pegawai pun sudah menyentuh angka lebih dari 40%.
Nyumarno menekankan pentingnya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghindari kebocoran anggaran, dan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang bernaung di Kabupaten Bekasi untuk mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah perlu memiliki strategi untuk mengakses anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak,” tegas Nyumarno.
“Termasuk hubungan yang baik dengan para wakil rakyat di DPR RI, yang khususnya dari Dapil Kabupaten Bekasi, kamu harapkan membantu Bupati Bekasi untuk mengakses pembangunan dan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk di bawa ke Kabupaten Bekasi,” tandasnya. ***
