Tren IDN, Bekasi – Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Kota Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (10/9/2025).
Massa aksi membawa empat tuntutan utama yang dinilai penting untuk segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.
Isu paling disorot adalah tunjangan perumahan DPRD yang dianggap terlalu besar.
Berdasarkan data, Ketua DPRD menerima Rp53 juta per bulan, Wakil Ketua Rp49 juta, dan anggota DPRD Rp46 juta.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menyatakan akan menindaklanjuti keresahan masyarakat.
“Setelah mendengar aspirasi dari teman-teman massa aksi, saya bersama pimpinan komisi dan fraksi DPRD langsung menuju kantor Pemerintah Kota Bekasi untuk menyampaikan tuntutan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ujar Sardi.
Sementara itu, salah satu orator aksi dari unsur Pemuda Kota Bekasi, Yusril, menegaskan bahwa tunjangan DPRD tidak perlu dihapus, melainkan dikurangi.
“Kasihan masyarakat yang sedang sulit secara ekonomi, sementara wakil rakyat justru menerima tunjangan fantastis,” ucapnya.
Berikut ini, Empat Tuntutan Aliansi Rakyat Miskin Kota:
1. Efisiensi tunjangan perumahan, transportasi, dan komunikasi seluruh anggota DPRD, Wali Kota, serta Wakil Wali Kota.
2. Diskon atau pembebasan PBB sesuai imbauan Gubernur Jawa Barat.
3. Peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif.
4. Kebijakan politik anggaran pro-rakyat, meliputi:
– Seragam sekolah gratis untuk PAUD, SD, dan SMP.
– Program air minum di ruang kelas.
– Pembangunan halte dan fasilitas bagi ojol.
– Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
– Revitalisasi angkot & subsidi keberlangsungan transportasi rakyat.
– Pembangunan palang pintu kereta di Bulak Kapal & Ampera.
– Peningkatan anggaran UMKM, koperasi, perlindungan anak, dan program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari Tren IDN
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
