BEKASI – Pemerintahan Desa Cibening dan Badan Pertimbangan Desa (BPD) Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, diminta tegas menyikapi dugaan rangkap jabatan anggota BPD menjadi Guru P3K.
Informasi yang diterima, salah dua anggota BPD Cibening merangkap jabatan sebagai guru dengan status P3K di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas Negeri.
Penjabat Kepala Desa Cibening, Abdul Rachmat, pun dituntut tegas menindak-lanjuti permasalahan ini karena rangkap jabatan dalam P3K dan BPD dilarang karena termasuk pemborosan keuangan daerah.
Larangan ini diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa dan PP Nomor 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa dan juga Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.
Seorang warga, Surya alias Ebit membeberkan, bahwa ada anggota BPD Cibening diduga merambat sebagai guru SD dan SMA dengan status P3K.
“Di Desa Cibening ada dua orang (Anggota BPD) yang satu ngajar di SD yang satu di SMA beliau itu udah menjadi P3K. Berati kan sama saja dengan ASN. Bahkan dia juga menjabat di BPD, menjabatnya (di BPD) udah hampir 12 tahun malah,” ungkap Surya, belum lama ini.
Ia pun mempertanyakan ketegasan Pemerintah Desa Cibening terkait kisruh ini. Karena, timbulnya krisruh BPD ini menjadi ‘wajah’ buruk bagi Pemerintahan Desa Cibening.
“Saya intinya begini, kok boleh si, ko masyarakat diem aja, kepala desa gak tau apa bagaimana, kepala desa nya kan Pj. Hal seperti itu kan harusnya tau, harus jeli. Pj dari pemerintah, Abdul Rochmat. Gak lucu lah gitu ada yang seperti itu. Ini harus lapor kemana?,” tegas Surya.
Ia pun berencana melaporkan kasus ini ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, agar kisruh ini tidak meluas.
Ia juga menuntut Pj. Kepala Desa Cibening agar turun tangan dalam kasus ini.
“Hari ini saya mau lapor ke Pj Kades, kebetulan lagi pada rapat minggon. Tapi kalau ke Pj tetep akan saya utarakan. Pertama, PAW anggota yang meninggal, kemudian ada BPD yang menjabat P3K dua orang itu,” ancamnya. ***
